AS Kembali Memveto Resolusi PBB Soal Palestina, Salahkan Hamas

Dubes Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley (Foto: Reuters)

New York - Amerika Serikat (AS) benar-benar menggunakan hak veto untuk menggagalkan draf resolusi Dewan Keamanan PBB, yang isinya menyerukan perlindungan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. AS mengambil sikap berkebalikan dengan kawan dan lawannya yang mengutuk penggunaan kekuatan militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Draf resolusi tersebut diajukan oleh Kuwait.

Seperti dilansir kantor berita Reuters, Sabtu (2/5/2018), Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley menyodorkan rancangan resolusi yang isinya menuding Hamas sebagai 'biang kerok' dan menyatakan Israel memiliki hak membela diri. Namun, rancangan ini gagal mendapat dukungan dari 15 anggota DK PBB.


Prancis, Rusia, China, Pantai Gading, Kazakstan, Bolivia, Peru, Swedia, dan Equatorial Guinea mendukung resolusi yang diajukan Kuwait, berkebalikan dengan AS. Sementara Inggris, Belanda, Polandia, serta Ethiopia abstain. Hasil voting itu justru digunakan Nikki untuk menyerang mayoritas anggota dewan dan menyebut mereka tidak mau menyalahkan Hamas.


"Kini terang-benderang bahwa PBB tak diragukan memang bias terhadap Israel,"ujar Nikki dalam pernyataannya.

Agar dapat diadopsi, resolusi Dewan Keamanan PBB minimal harus disetujui 9 negara anggota, tanpa penggunaan hak veto dari 5 anggota tetap DK PBB yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China. Dalam voting yang diadakan pada Jumat (1/6) waktu setempat, hanya AS yang mendukung draf resolusi yang diajukannya, sementara 3 negara menolak dan 11 negara anggota lainnya abstain.


Ini adalah kedua kalinya Haley menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai konflik Israel-Palestina. Sebelumnya pada Desember 2017 lalu, Haley juga memveto draf resolusi yang menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem. Hak veto digunakan Haley setelah keseluruhan 14 negara anggota DK PBB lainnya mendukung draf resolusi tersebut.

Sebelum voting DK PBB, Haley mengatakan bahwa rakyat Gaza hanya memerlukan perlindungan dari Hamas.

"Rakyat Gaza tidak memerlukan perlindungan dari sumber luar. Rakyat Gaza memerlukan perlindungan dari Hamas," ujar Haley dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB seperti dilansir media Anadolu Agency, Kamis (31/5).

"Rakyat Palestina berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu hanya bisa terjadi jika kita mengakui dan menolak aksi-aksi teroris Hamas dan jika kita mendorong kepemimpinan Palestina yang lebih bertanggung jawab," imbuh Haley.

Pernyataan itu disampaikan Haley seiring utusan damai PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengingatkan DK PBB bahwa Gaza kini 'di ambang perang' setelah ketegangan meningkat pada Selasa (29/5) menyusul serangan-serangan udara Israel ke Jalur Gaza. Serangan tersebut dilancarkan Israel sebagai respons atas serangkaian roket yang ditembakkan ke wilayah Israel dari Gaza. Serangan roket itu terjadi sehari setelah empat warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di Gaza.


(nif/ira)